November 22, 2026
IMG-20261109-WA0009

Siantar, Gema berita – Informasi dugaan peredaran vape yang diduga mengandung etomidate di sebuah tempat hiburan malam (THM) berinisial ES di Kota Pematangsiantar memantik perhatian Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Siantar-Simalungun.

Organisasi mahasiswa hukum tersebut mendesak Polres Pematangsiantar segera menyelidiki informasi yang beredar di tengah masyarakat.

Mereka meminta aparat kepolisian tidak menunggu persoalan menjadi viral sebelum mengambil langkah penegakan hukum.PERMAHI menyebut dugaan peredaran pod atau vape tersebut berawal dari laporan masyarakat.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Etomidate merupakan obat anestesi yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari gangguan sistem saraf pusat, penekanan pernapasan, kejang, hingga kehilangan kesadaran.PERMAHI juga mengaitkan desakannya dengan sikap tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengenai evaluasi terhadap jajaran kepolisian yang dinilai tidak menunjukkan hasil dalam pemberantasan narkoba.

Pesan agar penegakan hukum tidak terjebak pada prinsip *no viral, no justice* dinilai harus tercermin dalam respons terhadap setiap laporan masyarakat.Selain itu, organisasi tersebut menyoroti Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/3/INST/2026 tentang Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape di Sumatera Utara.

Atas dasar itu, PERMAHI meminta kepolisian mengklarifikasi informasi, menelusuri dugaan peredaran, serta mengambil tindakan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran. Mereka bahkan menyatakan akan menyurati Polda Sumatera Utara hingga Mabes Polri jika tidak ada tindak lanjut yang jelas.

“Kami tidak ingin informasi yang disampaikan masyarakat justru berhenti tanpa kejelasan. Penegakan hukum tidak boleh menunggu viral terlebih dahulu. Jika tidak ditindaklanjuti secara serius, kami akan menyurati Kapolda Sumatera Utara hingga Kapolri,”

tegas DPC PERMAHI Siantar-Simalungun. Senin (9/11).Bagi PERMAHI, yang dibutuhkan bukanlah vonis sebelum pembuktian, melainkan kepastian bahwa laporan masyarakat ditangani secara profesional. Dugaan harus diuji, bukti harus diperiksa, dan siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Polres Pematangsiantar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *